KETUA PA KRAKSAAN HADIRI PENYAMBUTAN JAMAAH HAJI KABUPATEN PROBOLINGGO DI MINIATUR KA'BAH CURAHSAWO

 

Gending, 7 Juli 2025 — Ketua Pengadilan Agama (PA) Kraksaan, Drs. Zainal Arifin, M.H., menghadiri acara penyambutan Jamaah Haji Kabupaten Probolinggo tahun 2025 yang dipusatkan di obyek wisata religius Miniatur Ka'bah, Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, Senin (07/07). Sebanyak delapan unit bus yang membawa 373 jemaah haji kloter 84 tiba di lokasi sekitar pukul 14.30 WIB. Para jemaah disambut hangat oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Probolinggo, termasuk Bupati Probolinggo Gus dr Mohammad Haris, serta Ketua PA Kraksaan dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya.

“Alhamdulillah, seluruh jemaah haji kloter 84 yang berjumlah 373 orang telah tiba di Miniatur Ka'bah dengan selamat dan sehat wal afiat,” ujar Bupati Haris dalam sambutannya yang disambut takbir dan tepuk tangan dari para keluarga jemaah. Sapaan ramah dan senyum hangat dari orang nomor satu di Kabupaten Probolinggo itu membuat para jemaah merasa sangat dihargai. Banyak di antara mereka yang memanfaatkan momen tersebut untuk berfoto bersama Bupati Haris, tepat di depan Miniatur Ka'bah yang menjadi ikon wisata religi unggulan di Kabupaten Probolinggo.

Dalam sambutannya, Bupati Haris juga mengungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat mengapresiasi para jemaah yang telah menjadi tamu Allah dan menjalankan ibadah dengan penuh khidmat. “Manusia tidak pernah bisa menebak bagaimana perjalanan ibadah di Tanah Suci. Ada yang berangkat sehat, lalu di sana mengalami sakit, atau sebaliknya. Namun Alhamdulillah, semuanya bisa kembali ke tanah air dalam kondisi selamat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan doa agar seluruh jemaah haji asal Kabupaten Probolinggo memperoleh predikat haji mabrur dan mabruroh serta mampu menjadi teladan di tengah masyarakat. Sementara itu, Ketua PA Kraksaan menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas kepulangan jemaah haji dengan selamat. Kehadirannya dalam acara ini merupakan wujud dukungan terhadap kegiatan keagamaan serta sinergi antara lembaga peradilan dan pemerintah daerah dalam membangun nilai-nilai keumatan dan religiusitas di masyarakat.