PA Kraksaan Ikuti Rapat Pembahasan Revisi Anggaran yang Digelar Biro Keuangan MA RI
Kraksaan, Rabu 8 Oktober 2025 – Kasubag PTIP Amsaliya Khurun Ainun, S.H., M.H. dan Klerek Penelaah Teknis Kebijakan Viola Nurahma Putri, S.EI. menghadiri kegiatan rapat pembahasan revisi anggaran yang diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom oleh Biro Keuangan Mahkamah Agung RI. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Media Center Pengadilan Agama Kraksaan pada pukul 14.00 WIB. Rapat tersebut diikuti oleh satuan kerja terlampir dan membahas berbagai poin penting terkait pelaksanaan revisi anggaran tahun berjalan.
Dalam rapat, dibahas sejumlah agenda utama seperti revisi pagu penarikan anggaran PPNPN, pembukaan blokir perjalanan dinas, pelaksanaan tenaga outsourcing (security dan cleaning service), serta revisi belanja pegawai. Selain itu, Biro Keuangan juga menyampaikan arahan mengenai rencana pengadaan tenaga outsourcing tahun 2026. “Setiap satuan kerja diharapkan memastikan pemenuhan kebutuhan tenaga keamanan dan kebersihan sesuai ketentuan ketenagakerjaan, termasuk jaminan BPJS dan kompensasi yang layak,” jelas narasumber dari Biro Keuangan.
Dalam sesi pembahasan, ditegaskan pula pentingnya percepatan penginputan data revisi ketika Matriks dari Mahkamah Agung tersedia melalui aplikasi e-BIMA. Proses penyelesaian revisi Halaman 3 DIPA juga diingatkan agar diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. “Proses revisi anggaran akan dilaksanakan hingga akhir bulan November 2025, agar satuan kerja dapat mempersiapkan diri dengan baik dan tidak mengalami keterlambatan,” tegas perwakilan Biro Keuangan.
Dengan keikutsertaan dalam rapat ini, Pengadilan Agama Kraksaan berkomitmen untuk mendukung kelancaran pelaksanaan revisi anggaran agar program kerja dapat berjalan efektif dan tepat waktu. Partisipasi aktif dalam kegiatan tersebut menjadi wujud tanggung jawab satuan kerja dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Diharapkan, hasil pembahasan ini dapat memperkuat koordinasi antara satuan kerja dan Biro Keuangan Mahkamah Agung RI dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025.