KASUBAG PTIP DAN PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN IKUTI BIMTEK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SECARA DARING
Kraksaan, Jum’at (17/10) – Kasubag PTIP Pengadilan Agama Kraksaan, Amsaliya Khurun Ainun, S.H., M.H., bersama Penelaah Teknis Kebijakan, Viola Nurahma Putri, S.EI., mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM di lingkungan Mahkamah Agung. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dari ruang kerja masing-masing mulai pukul 09.00 WIB. Bimtek tersebut diikuti oleh seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Acara Bimbingan Teknis dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung, H. Sahwan, S.H., M.H. Dalam sambutannya, beliau mengatakan, “Kami mengingatkan agar seluruh satuan kerja segera melakukan pembaruan data pada aplikasi SIRUP masing-masing. Jangan menunggu sampai akhir tahun agar tidak terjadi kendala dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan,” ujarnya. Beliau juga menekankan pentingnya ketepatan waktu dan ketelitian dalam proses perencanaan anggaran di lingkungan peradilan.
Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi utama yang berfokus pada persiapan dan percepatan pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2026. Narasumber memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan satuan kerja agar proses penyusunan anggaran berjalan tepat waktu. Selain itu, peserta juga diberikan arahan teknis terkait sinkronisasi rencana kegiatan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan.
Di akhir kegiatan, panitia membuka sesi diskusi dan tanya jawab antara narasumber dan peserta. Sesi ini dimanfaatkan dengan baik oleh para peserta untuk mengklarifikasi beberapa hal teknis terkait perencanaan dan pelaksanaan DIPA. Kegiatan kemudian ditutup dengan launching Aplikasi BATARA, sebuah sistem gabungan dari E-Bima, E-Iplans, E-Sadewa, dan SIKEP yang diharapkan dapat mempercepat integrasi data serta meningkatkan efisiensi pengelolaan perencanaan dan anggaran di lingkungan Mahkamah Agung.