PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN MENGIKUTI WEBINAR

HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA

Kraksaan, 9 Desember 2024 – Ba’da sholat dzuhur sekitar pukul 13:00 WIB di Ruang Media Center Pengadilan Agama Kraksaan, Ketua dan Sekretaris PA Kraksaan hadiri undangan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 530/SEK/UND.HM1.1/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 perihal Webinar Hari Anti korupsi Sedunia. Acara yang berlangsung hari ini Rabu, 9 Desember 2024 diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia). Adapun rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI dalam rangka memperingati Hakordia yaitu: Penyerahan Sertifikat SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan), Penganugerahan Insan Anti-Gratifikasi, dan Seminar Nasional dengan Tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju”. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara luring di Jakarta dan daring melalui zoom di Ruang Media Center satuan kerja masing-masing.

Demi lancar dan berkahnya acara tersebut, acara diawali dengan doa yang dipandu oleh Bapak H. Martomo, S.H.I., M.A. Selanjutnya, acara pembacaan laporan oleh Sekretaris Mahkamah Agung juga sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Sugiyanto, S.H., M.H. Dalam laporannya Bapak Sugiyanto menyampaikan tujuan acara pada hari ini yaitu untuk mempromosikan budaya dan sistem anti korupsi di Lingkungan Badan Peradilan. Beliau juga menyampaikan bahwa pelaporan gratifikasi menjadi salah 1 bentuk budaya anti korupsi, sehingga pada tahun 2021 Kepala Badan Pengawasan mengeluarkan keputusan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya untuk memberikan petunjuk pengendalian gratifikasi di lingkungan peradilan. Mulai tahun 2024 setiap triwulan Badan Pengawasan mempublikasikan dan menyampaikan apresiasi kepada hakim dan aparatur pengadilan yang melaporkan penerimaan maupun penolakan gratifikasi. Dari pelaporan gratifikasi yang telah diterima baik melalui unit pengendalian gratifikasi maupun aplikasi GOAL atau gratifikasi online, Badan Pengawasan memilih beberapa orang hakim dan aparatur pengadilan untuk mendapatkan apresiasi berupa penganugerahan Insan Anti-Gratifikasi dengan criteria berupa nilai pelaporan, ketepatan waktu pelaporan dan jumlah pelaporan. Dari hasil penilaian tersebut, maka terpilih beberapa hakim dan aparatur pengadilan untuk mendapatkan penganugerahan Insan Anti-Gratifikasi yaitu:

1. Hasanuddin, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum)
2. I Ketut Darpawan, S.H. (Ketua Pengadilan Negeri Dompu)
3. Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.SI (Ketua Pengadilan Agama Ambarawa)
4. Mohamad Zakiuddin, S.H. (Ketua Pengadilan Negeri Pulau Pisang)
5. Badar Hikmad, A.Md., S.H. (Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung)
6. Rizka Dwi Puspita Sari, A.Md., A.B. (Arsiparis Terampil sekaligus Bendahara Pengadilan Agama Polewali)

Selain dari pelaporan gratifikasi, Badan Pengawasan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengadakan pelatihan mengenai gratifikasi melalui metode e-learning yang diikuti oleh 447 Satuan Kerja di bawah Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Pengadilan Negeri Ambon adalah Satuan Kerja yang paling aktif belajar dengan mengirimkan peserta terbanyak yaitu berjumlah 8 orang dan berkomitmen menyelesaikan seluruh modul e-learning sehingga pada siang hari ini PN Ambon juga akan dianugerahi sebagai Insan Anti-Gratifikasi. Seluruh daya dan apresiasi yang diberikan bertujuan untuk semakin menumbuhkan budaya berupa kebiasaan dan keberanian dari para hakim dan para aparatur pengadilan melaporkan penerimaan atau penolakan gratifikasi.

Tahun 2024 menjadi tahun keempat bagi Badan Pengawasan dalam melakukan pembangunan dan penilaian mandiri SMAP pada pengadilan tingkat pertama. Pembangunan sistem tersebut bekerja sama dengan SMAP berdsarkan ISO 37001 Negeri. Pada tahun 2021 Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia berinisiatif melakukan evaluasi mandiri terhadap 7 satuan kerja tersebut dan dilanjutkan pada tahun 2022 Badan Pengawasan kembali melakukan evaluasi kedua pada 7 satuan kerja tersebut serta menginisiasi pembangunan SMAP pada 16 pengadilan tingkat pertama yang berasal dari lingkungan peradilan umum, agama dan tata usaha negara. Pada tahun 2023 untuk pertama kalinya lingkungan peradilan militer ikut membangun SMAP yaitu dengan ditunjuknya Pengadilan Militer II 11 Yogyakarta, sehingga saat ini 4 lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung telah terdapat terwakili dalam membangun SMAP. Setelah dilakukan evaluasi dan penilaian pembangunan dari 27 Satuan Kerja yang dinilai pada tahun 2024 ini, 16 Satuan Kerja dinyatakan lulus dan berhak untuk mendapatkan sertifikat SMAP sedangkan 11 Satuan Kerja lainnya dinyatakan ditangguhkan.

Acara berikutnya dilanjutkan dengan sambutan YM Ketua Mahkamah Agung Bapak Prof. H. Sunarto, S.H., M.H. Dalam pembukaan sambutannya, beliau menyampaikan bahwa peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang dilaksanakan pada hari ini setiap tanggal 9 Desember merupakan salah 1 upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya peran serta semua pihak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Mahkamah Agung telah banyak menyampaikan pesan anti korupsi kepada seluruh lapisan masyarakat terutama kepada para hakim dan aparatur peradilan melalui berbagai media, baik yang dilakukan secara mandiri maupun yang dilakukan secara berkolaborasi dengan lembaga lain. Peringatan Hakordia juga menunjukkan komitmen Mahkamah Agung dalam upaya melawan korupsi dan mengajak semua pihak untuk bersatu menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Makna filosofis dari tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju” yaitu Indonesia membutuhkan penguatan komitmen dari seluruh elemen bangsa untuk bersatu memberantas korupsi demi terwujudnya pembangunan Nasional. Dalam momen Hakordia ini digunakan juga untuk menyampaikan apresiasi kepada 16 Satuan Kerja melalui penyerahan sertifikat SMAP. Integritas hakim dan aparatur peradilan adalah aspek mendasar untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung menuju Badan Peradilan yang agung. Oleh karena itu, Mahkamah Agung terus berupaya untuk melakukan assessment dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran perilaku hakim dan aparatur pengadilan untuk kemudian mencari jalan keluar dan menutup peluang-peluang terjadinya korupsi di lingkungan Mahkamah Agung maupun Badan Peradilan. (AI/FP)